Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan). (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menyuarakan perdamaian di forum parlemen internasional. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri the 30th Annual Congress of the Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF 30) di Bangkok, Thailand.
APPF ke-30 dibuka oleh Presiden Majelis Nasional Thailand sekaligus Ketua Komite Eksekutif dan APPF ke-30, Chuan Leekpai malam ini, Rabu (26/10). Presiden Senat Thailand, Pompetch Wichitcholchai turut menyambut para delegasi.
Kongres forum parlemen negara-negara Asia-Pasifik ini digelar di Gedung baru Parlemen Thailand yang mengambil konsep green building. Untuk menunjukkan komitmen go green, bagian tengah ruang pertemuan parlemen Thailand tidak ada pendingin ruangan dan lampu listrik.
“Saya ingin mengucapkan selamat kepada Majelis Nasional Kerajaan Thailand karena telah menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan ke-30 APPF,” kata Puan memberi apresiasi.
Adapun APPF ke-30 mengambil tema ‘Peran Parlemen dalam Mempercepat Pembangunan Berkelanjutan Pasca Wabah Coronavirus 2019’.
Puan menilai, pertemuan ini tepat waktu karena dunia membutuhkan tindakan kolektif untuk mengatasi berbagai krisis, mulai dari pandemi, kenaikan harga pangan dan energi, hingga mengakhiri perang.
“Untuk mengatasi krisis ini, kita harus bekerja sama dalam kesatuan. Kita harus menghindari bekerja secara individu tanpa koordinasi. Tak terkecuali negara-negara di Asia-Pasifik,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Menurut Puan, negara-negara kawasan telah menunjukkan kepada dunia bahwa wilayah Asia-Pasifik merupakan wilayah pendorong pertumbuhan ekonomi global. Untuk mendukung kemajuan pembangunan, APPF dinilai harus mampu mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik.
“Kita harus menjunjung tinggi komitmen kita terhadap perdamaian karena telah menciptakan lingkungan yang kondusif di kawasan ini. Dan perdamaian adalah dasar dari kemajuan ekonomi di Asia-Pasifik,” ucap Puan.
“Tidak ada pembangunan tanpa perdamaian, dan tidak ada perdamaian tanpa pembangunan,” sambungnya.
Dalam forum ini, Puan juga menyuarakan agar APPF menentang keras penggunaan senjata nuklir. Sebab menurutnya, tidak ada pemenang dalam perang nuklir dan perang nuklir justru akan menimbulkan kesengsaraan untuk semua pihak.
“Perdamaian juga merupakan prasyarat untuk pemulihan berkelanjutan dan memerangi pemanasan global. Kita, Anggota Parlemen, harus memainkan peran yang lebih besar dalam mempromosikan perdamaian. Kita seharusnya tidak duduk di pagar dalam menghadapi ketegangan geopolitik,” terang Puan.
Istilah dari ‘tidak duduk di pagar’ itu dapat dimaknai bahwa negara-negara kawasan Asia-Pasifik tidak boleh netral terkait perang nuklir. Artinya, menurut Puan, dibutuhkan sikap tegas dari APPF terhadap penggunaan senjata nuklir.
“Kita harus meyakinkan pemerintah kita masing-masing untuk tidak menggunakan kekerasan dalam resolusi konflik. Kita membutuhkan lebih banyak dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan perbedaan antar bangsa,” tambah cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Puan lalu menyinggung soal penyelenggaraan ‘The 8th G20 Parliamentary Speaker Summit’ (P20)’ yang baru saja digelar awal bulan lalu di Jakarta. DPR RI menjadi tuan rumah dan presidensi pertemuan forum parlemen negara-negara G20 tahun ini dengan topik ‘Parlemen yang Lebih Kuat untuk Pemulihan Berkelanjutan’.
“Pada pertemuan dan di tingkat global, ada pemahaman bahwa parlemen harus bekerja secara efektif jika kita ingin menjadi bagian dari solusi krisis saat ini,” ujarnya.
Asia-Pasifik pun dinilai membutuhkan parlemen yang kuat dan efektif agar dapat berkontribusi menciptakan kawasan yang damai dan sejahtera.
“Oleh karena itu, mari kita bekerja sama selama pertemuan APPF ini dalam mencari kontribusi parlemen untuk solusi dari tantangan kita bersama di Asia-Pasifik,” tegas Puan.
Pada kongres APPF ke-30, Puan juga berbicara soal pentingnya pemberdayaan perempuan demi kemakmuran masyarakat dunia. Ia mengurai kemajuan Indonesia dalam hal kesetaraan gender.
KEYWORD :
Ketua DPR Puan Maharani parlemen APPF perempuan senjata nuklir
